Jawabanmu

2014-03-23T19:42:25+07:00


 Hukum Perdata Pada Masa Penjajahan Belanda :

Hukum perdata pertama kali di bawah oleh belanda ke Indonesia dan dotterapkan di Indonesia pada saat belanda sedang menjajah Indonesia, kemudian hkum tersebut di kenal dengan KUHPerdata , KUHPerdata di harapkan dapat sesuai dengan hukum di Indonesia. Kemudian belanda membentuk Panitia Mahkama Agung di angkatlah Mr. C.C Hagemann sebagai ketua Mahkama Agung pada masa Hindia Belanda
( Hoogerechtshof ), Dia di beri tugas untuk mempersiapakan Kodifikasi di Indonesia. Kemudian Mr. C.C Hegemann di anggap tidak berhasil, sehingga tahun 1836 kemudian ia di pulangkan kembali ke belanda. Setelah itu Kedudukannya sebagai Ketua MA di gantikan oleh Mr. C.J Scolten Van Oud Haarlem. Hukum Perdata terus berlangsung dan berkembang setelah berganti kepanitiannya, akhirnya KUHPerdata Belanda di contoh KUHPerdata Indonesia , selanjutnya KUHPerdata tersebut di umumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Statsblad No.23/ Lembaran Negara No.23 dan mulai diberlakukan Januari 1948.
terima kasih tapii yang saya ingin adalah sejarahnya yang memuat beserta asas-asasnya
2014-03-23T19:44:31+07:00
Hukum perdata pertama kali di bawah oleh belanda ke Indonesia dan dotterapkan di Indonesia pada saat belanda sedang menjajah Indonesia, kemudian hkum tersebut di kenal dengan KUHPerdata , KUHPerdata di harapkan dapat sesuai dengan hukum di Indonesia. Kemudian belanda membentuk Panitia Mahkama Agung di angkatlah Mr. C.C Hagemann sebagai ketua Mahkama Agung pada masa Hindia Belanda
( Hoogerechtshof ), Dia di beri tugas untuk mempersiapakan Kodifikasi di Indonesia. Kemudian Mr. C.C Hegemann di anggap tidak berhasil, sehingga tahun 1836 kemudian ia di pulangkan kembali ke belanda. Setelah itu Kedudukannya sebagai Ketua MA di gantikan oleh Mr. C.J Scolten Van Oud Haarlem. Hukum Perdata terus berlangsung dan berkembang setelah berganti kepanitiannya, akhirnya KUHPerdata Belanda di contoh KUHPerdata Indonesia , selanjutnya KUHPerdata tersebut di umumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Statsblad No.23/ Lembaran Negara No.23 dan mulai diberlakukan Januari 1948.