Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-03-22T19:26:54+07:00
Sistem hukum adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, dimna asas-asas tsb menjadi landasan dalam membangun tata tertib hukum
2014-03-22T19:31:21+07:00
Sistem hukum di indonesia merupakan canmpuran dari sistem hukum di eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hukum eropa, khususnya belanda.Secara umum, hukum di indonesia di bagi menjadi dua macam, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. 1. hukum perdata di indonesia Hukum perdata dsebut juga hukum privat atau hukum yang mengatur perseorangan. Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masalah perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, dan kegiatan usaha. Hukum perdata diindonesia di dasarkan pada hukum perdata dibelanda Kitab undang-undang hukum perdata terdiri atas empat begian, yaitu sebagai berikut. a. hal-hal yang berhubungan dengan orang, yaitu mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum b. hal-hal yang menyangkut kebendaan, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris, dan penjaminan c. hal-hal yang berhubungan dengan perikatan, yatiu mengatur tentang perjanjian. Khusus untuk perjanjian di bidang perdagangan, di buat pula kitab undang-undang hukum dagang(KUHD). d. hal-hal tentang kadaluarsa dan pembuktian, yaitu mengatur hak dan kewajiban subjek hukum yang berhubungan dengan batas atau tenggat waktu dan pembuktian dalam mempergunakan hak-haknya. 2. hukum pidana di indonesia Hukum pidana di indonesia yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Oleh sebab itu, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanki pidana. Di indonesia, pengaturan hukum pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hukum pidana di kenal dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakatB. PERADILAN DIINDOENSIA Diindonesia, terdapat 3(tiga) kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan-kekuasaan tersebut di antaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. selain peradilan negara, tidak di perbolehkan ada peradilan yang bukan di lakukan oleh badan peradilan negara. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan majelis yang sekurang-kurangnya berjumlah 3(tiga) orang. Tujuan ketentuan tersebut adalah untuk lebih mejamin rasa keadilan. Asas keadlian ini tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal Hak ingkar adalah hak sesseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan alasan-alasan putusan. Putusan pengadilan harus objektif dan berwibawa. Oleh karena itu, alasan merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu. Kekuasaan kehakiman tertinggi di indonesia dilakukan oleh mahkamah agung. Badan peradilan yang berada dibawah peradilan mahkamah agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.