Jawabanmu

2014-03-18T14:49:26+07:00
Penyelidikan-penyidikan-penuntut umum-persidangan,,, klau gk slh,,,,
2014-03-18T14:50:20+07:00
Penahanan Peradilan Pidana Suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (rechtsvaardigheid) dan perlunya penahanan (noodzakelijkheid). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif (subyektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan (Andi. Hamzah, 1994:16). Pasal 20 KUHAP menentukan: (1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan
(2). Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; (3). Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Di dalam Pasal 20 KUHAP tersebut, ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Pejabat yang dimaksud adalah penyidik atau penyidik Pembantu atas perintah penyidik, Penuntut umum dan hakim pada setiap tingkat pengadilan. Ketentuan inipun mempertegas tujuan penahanan yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Aturan penahanan dalam Pasal 20 KUHAP (Andi Hamzah, 1994:17) digolongkan sebagai syarat objektif. Artinya, penahanan baru sah, jika pejabat yang menahan berwenang melakukan penahanan. Apabila penahanan itu dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka penahanan itu tidak sah. Selanjutnya syarat penahanan dipertegas dalam Pasal 21 KUHAP yang menentukan