Jawabanmu

2014-03-11T20:22:39+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Karena masyarakat sangat membutuhkan kebijakan dlm segala hal termasuk masalah hukum.
2014-03-11T20:24:36+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
  1. Terciptanya kebijakan publik yang lebih baikAdanya partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebihbaik untuk pembuatan kebijakan dan memastikan adanya implementasi yanglebih efektif karena warga tahu mengenai kebijakan yang diambil dan terlibatdalam perumusannya.2. Meningkatnya kepercayaaan warga kepada eksekutif dan legislatif Pelibatan warga masyarakat dalam pembuatan kebijakan memberikesempatan warga untuk mengetahui rencana kebijakan pemerintah,kesempatan agar pendapat mereka didengar, dan memberikan input padapembuatan kebijakan. Semua itu memungkinkan adanya penerimaan yang lebihluas terhadap hasil kebijakan dan menunjukkan keterbukaan pemerintah.Hasilnya eksekutif dan legislatif juga lebih dapat dipercaya, sehinggalegitimasinya juga akan meningkat.3. Efisiensi sumber dayaKarena tingkat penerimaan masyarakat lebih tinggi dan spontan, makasumber daya yang tadinya digunakan untuk sosialisasi kebijakan danmenangkal penolakan dari warga masyarakat, maka sumber daya untuk itudapat dihemat dan digunakan untuk hal lain yang lebih strategis, misalnyameningkatkan pelayanan publik.Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah warga masyarakatmemahami permasalahannya, dan apakah mereka dapat merumuskan solusidari permasalahan tersebut ?Memang disadari, sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hakmereka, terutama dalam kebijakan publik, karena berpuluh tahun merekadipinggirkan dalam pembuatan keputusan publik. Sebagian dari merekaawalnya menolak dan menganggap itu hanya urusan pemerintah saja. Karenaitu, warga perlu diyakinkan bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat. Upaya-upaya untuk itu dilakukan oleh para pegiat organisasi masyarakat sipil denganmelakukan pendampingan agar warga paham dan dapat menggunakan haknyauntuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.Pendampingan ini dilakukan mulai dari mengeksplorasi masalah yangdihadapi warga, menentukan prioritas masalah yang perlu diselesaikan,mengelaborasi alternatif-alternatif solusi hingga formulasi kebijakan. Meskidengan berbagai keterbatasan dana, ternyata ada beberapa permasalahan wargayang kemudian berhasil diformulasikan menjadi sebuah draft kebijakan publik,berupa rancangan peraturan daerah (raperda). Inilah yang kemudian dikenalsebagai raperda inisiatif dari masyarakat.Munculnya raperda sebagai hasil inisiatif masyarakat memperlihatkanbahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, namun ketika inidiajukan melalui DPRD sebagai usul inisiatif, ironisnya justru banyak terganjal oleh wakil rakyat sendiri. DPRD lebih senang memperjuangkan isu-isu yangmemiliki bobot politis dan memberikan “penghasilan” kepada merekadibanding isu yang diperjuangkan oleh masyarakat. Pada kejadian lain, DPRDmemang awalnya menerima usulan dari masyarakat untuk memperjuangkansuatu isu, bahkan meminta bantuan warga masyarakat untuk membuatkannaskah akademik dan raperdanya. Namun setelah selesai dibuat, tak ada tindaklanjutnya.Namun di sisi lain, beberapa rancangan perda juga dihasilkan olehpemerintah daerah untuk dibahas oleh DPRD. Berbeda dengan raperda yangdiinisiasi oleh masyarakat, Perda yang disusun oleh Pemda biasanya barudisosialisasikan setelah disahkan. Di sini masyarakat hanya menjadi sasaran darisosialisasi itu. Dan berbeda pula dengan raperda inisiatif masyarakat, sebagianbesar raperda usulan pemerintah ini lebih mudah diterima DPRD