Jawabanmu

2014-03-08T17:52:38+07:00
A. Negara. Sejak lahirnya hukum internasional, Negara sudah diakui sebagai subjek Hukum Internasional. b. Tahta Suci Tahta Suci merupakan suatu subjek hukum dalam arti yang penting; karena itu, mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Negara. c. Palang Merah Internasional Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek Hukum Internasional, walaupun dengan ruang lingkup terbatas. d. Organisasi Internasional Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang di tetapkan dalam konvensi- konvensi internasional. e. Orang Perseorangan (Individu) Orang Perseorangan juga dapat dianggap sebagai subjek Hukum Internasional, meskipun dalam arti ang terbatas. f. Pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, dalam beberapa keadaan tertentu pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa. 4. Sumber Hukum Internasional Ada empat sumber hukum Internasional yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara yang di ajukan kepadanya. Ke empat sumber Hukum Internasional itu adalah sebagai berikut: a. Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang di adakan antarangota masyarakat bangsa- bangsa dan bertujuan untuk memunculkan akibat hukum tertentu. b. Kebiasaan Internasional Kebiasaan Internasional merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. c. Prinsip hukum umum yang di akui oleh bangsa-bangsa beradab Artinya asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang di dasarkan pada asas dan lembaga hukum Negara barat yang sebagian besar didasarkan pada asas dan lembaga hukum Romawi. d. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli dapat di kemukakan untuk membuktikan adanya kaidah Hukum Internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer yakni perjanjian Internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. #Semoga membantu
3 3 3
2014-03-08T21:05:34+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Adapun subjek hukum internasional adalah antara lain sebagai berikut.
1. Negara: Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masayarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabilamereka saling mengadakan hubungan. Adapun negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatunegara, artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu.

2. Tahta Suci (Vatican): Yang dimaksud dengan Tahta Suci (Vatican) adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun bukan suatu negara, Tahta Suci mempunyai kedudukan sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Tahta Suci memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar sengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain.

3. Palang Merah Internasional: Organisasi Palang Merah Internasional lahir sebagai subjek hukum internasional karena sejarah. Kamudian, kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi palang merah tentang perlindungan korban perang.

4. Organisasi Internasional, Organisasi internasional dibagi menjadi sebagai berikut.
a. Organisasi Internasional Publik atau Antarpemerintah (Intergovernmental Organization: Organisasi internasional publik meliputi keanggotaan negara-negara yang diakui menurut salah satu pandangan teori pengakuan atau keduanya. Prinsip-prinsip keanggotaan organisasi internasional adalah sebagai berikut.
(1) Prinsip Universitas (University) Prinsip ini dianut PBB termasuk badan-badan khusus yang keanggotaannya tidak membedakan besar atau kecilnya suatu negara.
(2) Prinsip Pendekatan Wilayah (Geographic Proximity) Prinsip kedekatan wilayah memiliki anggota yang dibatasi pada negara-negara yang berada di wilayah tertentu saja. Contohnya, ASEAN meliputi keanggotaan negara-negara yang ada di Asia Tenggara.
(3) Prinsip Selektivitas (Selectivity) Prinsip selektivitas melihat dari segi kebudayaan, agama, etnis, pengalaman sejarah, dan sesama produsen. Contohnya Liga Arab, OPEC, Organisasi Konferensi Islam, dan sebagainya.
b. Organisasi Internasional Privat (Private International Organization: Organisasi ini dibentuk atas dasar mewujudkan lembaga yang independen, faktual atau demokratis, oleh karena itu sering disebut organisasi nonpemerintahan (NGO = Non Government Organization) atau dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta.
c. Organisasi Regional atau Subregional: Pembentukan organisasi regiona maupun subregional, anggotanya didsarkan atas prinsip kedekatan wailayah, seperti : South Pasific Forum, South Asian Regional Cooperation, gulf Cooperation Council, dan lain-lain.
d. Organisasi yang bersifat universal: Organisasi yang bersifat universal lebih memberikan kesempatan kepada anggotanya seluas mungkin tanpa memandang besar kecilnya suatu negara.

5. Orang Perorangan (Individu): Setiap individu menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia.

6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa: Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu.
a) Menentukan nasibnya sendiri,
b) Memilih sendiri sistem ekonomi, politik, dan sosial,
c) Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.