Jawabanmu

2014-03-07T13:53:25+07:00
1. pencalonan Timor Manurung sebagai Hakim Agung pada tahun 2003 lalu. Pencalonan Timor Manurung tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengingat beberapa asas yang harus dipenuhi sebagai penyelenggara negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme seperti yang telah diatur dalam pasal 3 UU No. 28 tahun 1999.

Pernyataan Timor Manurung terhadap pemanggilan oleh Komnas HAM sehubungan kasus Trisakti/Semanggi, kapasitasnya sebagai pengacara TNI serta dukungannya terhadap pengadilan koneksitas pada kasus Ginanjar tidak memenuhi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. pernyataan dan sikapnya tersebut akan berimplikasi buruk terhadap kwalitas putusan-putusan yang dikeluarkannya selaku Hakim Agung.