Jawabanmu

2014-03-04T09:45:37+07:00
Embagian urusan antara pemerintah pusat dengan daerah sebagaimana dalam konsep otonomi merupakan bentuk hubungan antara pusat dan daerah. Adapun hubungan antara pusat dan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945:(1)  Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.(2)     Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.Sebagaimana amanat dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kemudian diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya, yang kemudian diperjelas lagi pada ayat (5) yang menyebutkan bahwa hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.