Jawabanmu

2014-09-12T19:00:11+07:00
Periode 1945-1950
Masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat berkumul, hak mendirikan organisasi politik dan menyampaikan pendapat.
sebagaimana seperti yg tertera dalam maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yg antara lain menyatakan:
1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai Politik, karna dgn adanya partai2 Politik itulah dapat dipimpin ke jalan yg teratur segala aliran paham yg ada di masyarakat
2. Pemerintah berharap partai2 itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan januari 1946. Hal yg sangat pentig dalam kaitan HAM adalah adanya perubahan mendasaar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem perlamenter


Maaf Ya Kalo Salah
mksih ya. gak tau salah apa bener.
Maaf Kamu Salah Soalnya
soalnya itu kok. perubahan ham kan.
2014-09-12T19:01:55+07:00
Maaf yang dimaksud itu peraturan ham atau isi periode ham ?? ini jawbannya

a. Peraturan Periode 1945-1950
Masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat berkumul, hak mendirikan organisasi politik dan menyampaikan pendapat.
sebagaimana seperti yg tertera dalam maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yg antara lain menyatakan:
1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai Politik, karna dgn adanya partai2 Politik itulah dapat dipimpin ke jalan yg teratur segala aliran paham yg ada di masyarakat
2. Pemerintah berharap partai2 itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan januari 1946. Hal yg sangat pentig dalam kaitan HAM adalah adanya perubahan mendasaar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem perlamenter.

b. isi periode 
1945-1950:
Pemikiran HAM pada periode awal
kemerdekaan masih pada hak untuk
merdeka, hak kebebasan untuk berserikat
melalui organisasi politik yang didirikan
serta hak kebebasan untuk untuk
menyampaikan pendapat terutama di
parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat
legitimasi secara formal karena telah
memperoleh pengaturan dan masuk
kedalam hukum dasar Negara
( konstitusi ) yaitu, UUD 45. komitmen
terhadap HAM pada periode awal
sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat
Pemerintah tanggal 1 November 1945.
Langkah selanjutnya memberikan
keleluasaan kepada rakyat untuk
mendirikan partai politik. Sebagaimana
tertera dalam Maklumat Pemerintah
tanggal 3 November 1945.
1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan
yang berlaku adalah sistem demokrasi
terpimpin sebagai reaksi penolakan
Soekarno terhaap sistem demokrasi
Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi
terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan
berada ditangan presiden. Akibat dari
sistem demokrasi terpimpin Presiden
melakukan tindakan inkonstitusional baik
pada tataran supratruktur politik maupun
dalam tataran infrastruktur poltik.
Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi
pemasungan hak asasi masyarakat yaitu
hak sipil dan dan hak politik.

maaf jika salah
soalnya periode 1950-1959.
yg saya tau sih gk ada kalo tahun itu..