Jawabanmu

2014-09-12T13:24:10+07:00
 masalah nya adalah kekurangan uang dari negara

sorry kalau salah
2014-09-12T13:27:22+07:00
Perencanaan kebijaksanaan pembangunan daerah kabupaten yang didasarkan pada kebijaksanaan desentralisasi merupakan kelanjutan peningkatan dan pembaharuan Dari sistem sentralisasi. Dengan demikian maka perencanaan kebijaksanaan disusun berdasarkan kondisi awal yang sekaligus juga merupakan hasil akhir yang dapat dicapai pada pembangunan sebelumnya.
Untuk dapat menentukan kebijaksanaan dalam era desentralisasi, perlu diketahui selain kondisi awal sekarang, dan perlu diantisipasi kecenderungan-kecenderungan masa depan untuk 25 tahun yang akan dating serta perkiraan penghambar dan pendukung untuk jangka sedang khususnya 5 tahun pertama. Gambaran mengenai kecenderungan serta pendukung dan penghambat tersebut dapat digunakan sebagai bahan acuan perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk masa 10 tahun mendatang, perlu dirumuskan berbagai penghambat serta pendukung yang dimiliki, dengan ketentuan bahwa selain berpedoman kepada pembangunan Nasional juga kepada kebijaksanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang telah digariskan.
Selama ini kita telah melaksanakan Pembangunan Daerah dengan menitik beratkan pada peningkatan usaha pertanian pangan terutama produksi beras. Hal ini telah mengantar masyarakat kita menjadi petani sukses selama masa pembangunan 25 tahun pertama. Namun dengan terjadinya transisi pola perekonomian kita secara Nasional antara lain dengan terjadinya pergeseran dari bentuk pertanian tradisional kebidang industri termasuk industri pertanian, maka sudah sewajarnyalah bila Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang lebih diarahkan ke pembangunan agro-industri tanpa mengorbankan hasil yang telah dicapai dalam bidang pertanian.
Untuk hal tersebut, harus segera dirumuskan berbagai penghambat dan pendukung yang ada dan mungkin timbul didaerah ini untuk menuju sutau masyarakat industri dengan ciri utama adalah agro-industri. Dalam hal ini perlu dirumuskan kecenderungan dan arah pembangunan yang diharapkan serta sasaran jangka menengah maupun sasaran jangka panjang untuk 10 tahun mendatang.
Perkiraan faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan ekonomi kabupaten sidrap merupakan hal yang perlu di analisis baik secara nasional yang berlaku umum namun di lain pihak sejumlah faktor penghambat dan faktor pendukung dapat di jumpai secara khusus pada daerah-daerah tertentu.
A. Faktor-Faktor Penghambat
Kesenjangan ekonomi baik antar sektor, wilayah maupun golongan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan gejolak sosial dan dapat mendorong migrasi yang tidak seimbang, baik kuantitas maupun kualitas manusianya.Masih dirasakan rendahnya rata-rata kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi di berbagai sektor di daerah ini yang mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas dan kreativitas tenaga kerja yang ada. Dalam hal ini prasarana ekonomi serta kualitas sumber daya manusia di daerah ini belum mendukung perluasan kegiatan ekonomi. Lembaga pedesaan seperti KUD, P3A, LKMD, dan lain-lain yang diharapkan sebagai pengelola ekonomi pembangunan pedesaan belum dapat berperan lebih besar karena masih lemahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan manajemen pengurusnya.Alokasi sumber daya pembangunan belum banyak menyentuh kelompok masyarakat kecil, miskin, termasuk kelompok informal. Disamping itu tingkat kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah. Hal ini dapat dirasakan dengan timbulnya kerusakan hutan dan terjadinya lahan kritis terutama disekitar DAS Bila, diakibatkan masih banyaknya peladang berpindah-pindah yang bercocok tanam pada lahan dataran tinggi.Keadaan tenaga kerja yang ada serta bertambahnya usia kerja di daerah ini tidak seimbang dengan bertambahnya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Masih kurang berkembangnya lapangan kerja yang bervariasi yang dapat mendorong terciptanya proses ekonomi yang lebih cepat. Tidak sedikit usia angkatan kerja yang masih statis dengan masih menganut pola bercocok tanam yang hanya monokultur padi secara tradisional dan kurang mengembangkan system pertanian yang menuju kearah agrobisnis.Spesifikasi keahlian tenaga kerja sebagai produk pendidikan latihan belum dikembangkan. Disamping itu belum tersusunya spesifikasi kebutuhan tenaga kerja terampil. Keterlibatan perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan dalam mempercepat proses transfomasi teknologi dan penyiapan tenaga kerja terampil belum optimal. Masalah kekurangantenaga terampil masih merupakan hambatan dalam pengembangan industri kecil.Pelaksanaan fungsi dan tugas BAPPEDA belum dikembangkan secara optimal. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masih perlu ditingkatkan, begitu pula Sistem Informasi Manajemen (SIM) belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih lagi banyak tercecer pada Dinas-Dinas daerah dan instansi sektoral masing-masing.