Berbicara konsep otonomi daerah pasca reformasi terdapat pemahaman yang menimbulkan penafsiran dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang terdapat dalam UU UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan. Dalam UU No. 32/2004 Jo PP No 38/2007 mengandung penafsiran kecenderungan kearah resentralisasi kewenangan yaitu dengan dianutnya paham pembagian urusan, dimana pembagian urusan dirinci menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dengan urusan yang sama baik
untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 13 dan Pasal 14)

Jawabanmu

2014-03-02T12:14:40+07:00
UUD 1945 itu dijabarkan ttg otonomi daerah secara umum, klo di pasal 13 dijabarkan lagi untuk  otonomi di daerah provinsi dan kabupaten/kota