Jawabanmu

2014-03-01T20:21:55+07:00
PASAL 14 KONVENSI WINA 1969:

KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI TERHADAP PERJANJIAN DINYATAKAN MELALUI RATIFIKASI JIKALAU :


PERJANJIAN ITU SENDIRI MEMUAT KESEPAKATAN SEMACAM ITU YANG DINYATAKAN MELALUI CARA-CARA RATIFIKASI;

JIKA TIDAK AKAN DITETAPKAN BAHWA NEGARA-NEGARA PERUNDING TELAH MENYETUJUI BAHWA RATIFIKASI MEMANG DIPERLUKAN;

WAKIL DARI NEGARA TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN TETAPI KEMUDIAN PERJANJIAN ITU HARUS DIRATIFIKASI; ATAU

ADA KEHENDAK DARI NEGARA UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN DAN AKAN MERATIFIKASI KEMUDIAN SEPERTI YANG TERTULIS DI DALAM SURAT KUASA PENUH DARI WAKIL-WAKIL NEGARA TERSEBUT ATAU DINYATAKANNYA SELAMA PERUNDINGAN BERLANGSUNG

KESEPAKATAN DARI SUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DINYATAKAN DENGAN CARA-CARA PENERIMAAN ATAU PENGESAHAN SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT YANG SAMA DENGAN SEMUA YANG DITERAPKAN DALAM RATIFIKASI
2 1 2
2014-03-01T20:24:19+07:00
1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY,1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
2.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963) 
3.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVERTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOCOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)
4.UMUMPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menjelaskan tentang hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut: a. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang; b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional; c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara Bangsa- bangsa; d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara- negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru; e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.