Jawabanmu

2014-09-16T08:09:34+07:00
1. Diberlakukan travel warning (perongatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) Ini akan berakibat langsung seperi wisatawan menjadi sepi dan juga penundaan berbagai transaksi dagang dan hal lain yang merugikannya. 2.  Pengalihan Investasi atau penanaman modal asingHal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanam modal di suatu negara. 3.  Pemututusan hubungan diplomatik  Lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asas timbal balik 4.  Pengurangan bantuan ekonomi Dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negar tersebut. 5.  Pengurangan tingkat kerjasama Pengurangan kerja sama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara 6.  Pemboikotan Produk Ekspor Ketidaksenangan pemerintah suatu negara dapat dimanifestasikan dalam bentuk penolakan terhadap produk industri atau barang perdagangan dari negara tertentu. Secara teknis dapat dilakukan tindakan proteksi dengan cara legal formal menaikkan tarif pajak masuk bagi barang dagangan dari negara lain. 7.  Embargo ekonomi Embargo ekonomi adalah suatu upaya untuk menekan suatu negara yang dianggap menentang keputusan atau kebijakan bersama. Yakni, dengan cara melarang masuknya berbagai barang yang dianggap perlu, agar negara yang diembargo mengubah kebijakan nasionalnya sesuai dengan keinginan negara pengembargo. 8.  Kesepakatan organisasi regional/internasional Apabila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi) internasional termasuk pelanggaran HAM, organisasi regional atau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut.
2 4 2