Jawabanmu

2014-02-26T21:07:09+07:00
Karena DPR adalah dewan perwakilan rakyat ,berarti DPR harus menyetujui yang sesuai dengan kemauan rakyat,dan posisi rakyat itu
Jawaban paling cerdas!
2014-02-26T21:09:42+07:00
Karena DPR mempunyai fungsi dan hak
Fungsi DPR mempunyai fungsiĀ ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Legislasi Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Hak DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak imunitas Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik. Hak menyatakan pendapat Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasionalTindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angketDugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Anggota

3 5 3