Jawabanmu

2014-02-26T18:40:48+07:00
Pasal 18A UUD 1945 Jo Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah,
Jawaban paling cerdas!
2014-02-26T18:45:03+07:00
Landasan hukum ..>> pembentukan OTODA pada NKRI sejak kemerdekaan s/d sekarang ini adalah :

1.UUD 1945 dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik”. Dengan demikian makaa daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diletakkan dalam kerangka NKRI negara federasi., selanjutnya Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
1) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU.
2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui PEMILU.
4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang telah beberapa dirobah terdiri dari
1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
2) Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah
3) Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
1 5 1