Jawabanmu

2014-02-26T07:23:14+07:00
Menurut UU No 32 Tahun 2004  Pasal 1 Ayat 5 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuia dengan peraturan perundang-undangan.Sedangkan arti daerah otonom sendiri adalah kasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Berdasarkan Undang-Undang pasal 1 ayat 32 Tahun,
Pemerintahan Daerah terdiri dari :Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah
2014-02-26T07:47:02+07:00
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah: * Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah * Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah * Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah * Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah * Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah * Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah * Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah