Jawabanmu

2014-09-05T13:16:20+07:00
Tantangan terbesar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
memiliki wilayah negara sangat luas dan terdiri dari ribuan 
adalah dalam hal merumuskan sistem pertahanan yang komprehensif 
dan memadai untuk perlindungan kedaulatan, wilayah dan 
warga negara dari berbagai bentuk ancaman. 
Salah satu sistem yang terus dikembangkan dan menjadi bagian 
dari konsep pertahanan yang selama ini berlaku adalah sistem pertahanan 
keamanan rakyat semesta (sishankamrata)–yang dalam UU 
Pertahanan Negara disebut sistem pertahanan semesta (sishanta). 
Konsep ini mendapat kritik keras di masa pemerintahan Orde Baru 
yang dianggap menjadi dasar mobilisasi masyarakat untuk kepentingan 
kekuasaan Soeharto, menciptakan sekelompok ‘milisi’ sipil yang 
seolah-olah memiliki otoritas seperti aktor keamanan, dan cenderung 
berorientasi pada keamanan internal. 
Sejarah pembentukan sistem keamanan yang melibatkan elemen 
rakyat sebagai system cadangan kekuatan pertahanan di Indoensia 
ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan angkatan bersenjata 
sejak jaman kemerdekaan Indonesia. Elemen rakyat sebagai 
sistem pendukung mempunyai kedudukan yang tak kalah pentingnya 
dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 
waktu itu. Seiring dengan perubahan ancaman dan sistem pemerintahan, 
maka pertanyaan tentang relevansi dari wacana sishankamrata 
kembali mengemuka. 
Wacana Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) juga 
kembali muncul terkait rencana pemerintah untuk mempercepat 
pembahasan Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan 
Pertahanan Negara (RUU KCPN) yang telah dimasukkan ke dalam 
program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2008. Pro dan kontra 
pun mengiringya. Para petinggi TNI cenderung pro pemerintah, 
sementara parlemen dan masyarakat sipil cenderung kontra pemerintah. 
Kekhawatiran masyarakat sipil terutama terkait relevansi KCPN 
sebagai prioritas dan solusi mengatasi segala bentuk ancaman terhadap 
negara mengingat saat ini dan mungkin di masa depan bentuk 
ancaman bagi negara Indonesia cenderung berupa ancaman non militer. 
Potensi penyalahgunaan komponen cadangan tampaknya juga 
perlu dijawab. Sementara agenda penguatan komponen utama belum 
selesai, maka agenda pembentukan komponen cadangan menjadi 
sangat terburu-buru untuk diajukan.
1 2 1