Jawabanmu

2014-09-03T19:37:04+07:00
Struktur Birokrasi
Dengan diterapkannya kebijakan politik kolonial Belanda di Indonesia masuk pula pengaruh Belanda dalam bidang struktur birokrasi Indonesia mulai terjadi ketika pemerintahan belanda meneapkan undang-undang dasar baru pada tahun 1848. Pada tahun 1854, pemerintah colonial Belanda di Indonesia mengumumkan penerapan struktur birokrasi baru.
Struktur pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan, kini mulai menganut sistem kepegawaian. Berdasarkan Surat Edaran 1867, ditentukan bahwa seorang colonial, memperhatikan penanaman bahan pangan, dan mengawasi pelaksanaan tanam paksa, mengawasi perjanjian dagang dengan bangsa-bangsa eropa dan mengawasi sekolah-sekolah pribumi
Sistem Pemerintahan
Perubahan sistem birokrasi tak pelak turut mengubah sistem pemerintahan colonial diindonesia. Selama pemerintahanya, gubernur jendral Daendels (1808-1811) menjadikan jawa sebagai pusat pemerintahan dan membaginya menjadi kesatuan-kesatuan wilayah yang di sebut prefecture.
Perubahan sistem pemerintahan baru terlaksana setelah indonesia di kuasai kembali oleh belanda. Pemerintahan belanda mengeluarkan undang-undang desentralisasi 1903. Isinya sebagai berikut
1. Pendelegasian kekuasaan pusat ke hindia belanda, dari pemerintahan hindia belanda ke departemen, pejabat local dan dari pejabat belanda ke pejabat pribumi.
2. Menciptakan lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri.
3. Pemisahan keuangan pusat dan daerah.
Selain UU Desentralisasi perubahan sistem pemerintahan juga didorong oleh peraturan pembebasan dari perwalian 1922, serta sistem pemerintahan baru. Berdasarkan UU ini, indonesia di bagi menjadi kesatuan-kesatuan daerah yang disebut Gouvernementen dengan gubernur sebagai pemimpinnya. Pembentukan pemerintahan daerah ini di mulai dari jawa barat pada tahun 1926 jawa timur pada tahun 1929, dan jawa tengah pada tahun 1930. Perubahan sistem pemerintahaan ini di lanjutkan dengan penghapusan Dewan Karesidenan pada tahun 1925 dan di bentuk dewan kabutan.
Sistem Hukum
Selain struktur birokrasi dan sistem pemerintahan, sistem hokum Indonesia juga mengalami perubahan. Sistem hukum Indonesia yang sebelumnya berdasarkan hukum adat tradisional berangsur-angsur digantikan oleh sistem hukum barat modern.Peletak sistem awal sistem ini di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Daendels, yang telah memperkenalkan sistem pengadilan keliling dan pengadilan pribumi disetiap prefecture yang disebut Landgerecht.
Kebijakan colonial dalam bidang hokum dilanjutkan dengan perndirian mahkamah agung (Hog-Gerechtschof). Mahkamah agung merupakan lembaga peradilan atau yudikatif tertinngi di Indonesia itu, sejak tahun 1848, mahkamah agung mendapat kekuasaan untuk mengawasu seluruh pengadilan di Jawa. Sementara itu sejak, 1854, semua peraturan pemerintah yang berasal dari raja, putra mahkota, dan gubernur jenderal yang dinyatakan sbg undang-undang.
2014-09-03T19:37:24+07:00