isi per ayat nya???
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Pasal 18B
1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
pasal 18A ayat 1 :
Hubungan wewewnang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten , kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,diatur dengan undang undang dengan memperhatikan kehususan dan keragaman daerah

pasal 18 A ayat 2 :
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang undang.

Jawabanmu

2014-02-22T09:33:04+07:00
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Pasal 18B
1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2014-02-22T09:41:51+07:00
Pasal 18
1. negara kesatuan republik indonesia di bagi atas daerah2 provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kab&kota, yg tiap2 prov,kab,dan kota mempunyai pemerintah daerah yang di atur dgn UU.
pasal 18 a
1. hubungan wewenang antara pemerintah pusat & pemerintah daerah prov,kab, dan kota, diatur dengan UUdgn memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan dilaksanakan secara adidan selaras berdasarkan UU.
pasal 18 b
1. negara mengakui & menghormati satuan2 pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dgn UU.
2. negara mengakui dan menghormati kestuan2 masyarakat hukum adat beserta hak2 tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dgn perkembangan masyarakat&prinsip NKRI, yg diatur dlm UU.