Jawabanmu

2014-08-31T00:22:46+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
1945-1950:Pemikiran HAM pada periode awalkemerdekaan masih pada hak untukmerdeka, hak kebebasan untuk berserikatmelalui organisasi politik yang didirikanserta hak kebebasan untuk untukmenyampaikan pendapat terutama diparlemen. Pemikiran HAM telah mendapatlegitimasi secara formal karena telahmemperoleh pengaturan dan masukkedalam hukum dasar Negara( konstitusi ) yaitu, UUD 45. komitmenterhadap HAM pada periode awalsebagaimana ditunjukkan dalam MaklumatPemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah selanjutnya memberikankeleluasaan kepada rakyat untukmendirikan partai politik. Sebagaimanatertera dalam Maklumat Pemerintahtanggal 3 November 1945.
1959 – 1966Pada periode ini sistem pemerintahanyang berlaku adalah sistem demokrasiterpimpin sebagai reaksi penolakanSoekarno terhaap sistem demokrasiParlementer. Pada sistem ini ( demokrasiterpimpin ) kekuasan berpusat pada danberada ditangan presiden. Akibat darisistem demokrasi terpimpin Presidenmelakukan tindakan inkonstitusional baikpada tataran supratruktur politik maupundalam tataran infrastruktur poltik.Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadipemasungan hak asasi masyarakat yaituhak sipil dan dan hak politik.
1966-1998Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Begitu pula dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga negara. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.1998-sekaranggUndang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (BAB XA, Pasal 28 A s/d J, Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945);TAP MPR Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN;TAP MPR Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR1998 tentang Hak Asasi Manusia;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM);Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah Pribumidan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 1945;Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993
1 1 1