Jawabanmu

2014-08-30T20:19:49+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Pada masa orde baru : · Peraturan yang
pernah dibuat : 1. Undang-Undang RI Nomor 7
tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai pengahapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap wanita. 2. Undang-
Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak. 3. Undang-Undang RI Nomor
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 4.
Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973. 5.
Konvensi ILO nomor 105 tahun 1957 6. Konvensi
ILO nomor 111 tahun 1958. ·
Fungsi aparat penegak HAM Fungsi aparat
penegak HAM pada masa Orde Baru tidak terlalu
berfungsi karena masih ada saja pejabat-pejabat
pemerintahan dan swasta yang melanggar HAM.
·
Tantangan/ hambatan yang dihadapi :
· semaraknya korupsi, kolusi,
nepotisme, · pembangunan Indonesia
yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan
pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian
disebabkan karena kekayaan daerah sebagian
besar disedot ke pusat, · munculnya
rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena
kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan
Papua, · kecemburuan antara
penduduk setempat dengan para transmigran
yang memperoleh tunjangan pemerintah yang
cukup besar pada tahun-tahun pertamanya,
· bertambahnya kesenjangan sosial
(perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si
kaya dan si miskin), · kritik
dibungkam dan oposisi diharamkan, ·
kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh
banyak koran dan majalah yang dibreidel,
· penggunaan kekerasan untuk
menciptakan keamanan, antara lain dengan
program “Penembakan Misterius” (petrus), dan
· tidak ada rencana suksesi
(penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden
selanjutnya). Pada masa Reformasi : ·
Peraturan yang pernah dibuat: ü Ketetapan
MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi
Manusia. ü Undang-Undang RI Nomor 5 tahun
1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Kemanusiaan. ü Undang-Undang RI Nomor 26
tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum . ü Undang-Undang RI
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
ü Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM. ü Undang-Undang RI
Nomor 19 tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja
Paksa sebagai dasar ratifikasi ü Undang-
Undang RI Nomor 21 tahun 1999 tentang
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
sebagai dasar ratifikasi ü Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja sebagai Dasar untuk
Ratifikasi ü Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun
2000 tentang Pelarang dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
untuk Anak sebagai Dasar Ratifikasi ü Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 rentang
Perlindungan Anak. ü Undang-Undang RI Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga. ü Undang-Undang RI
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi. · Fungsi Aparat Penegak
HAM : Menyediliki pelanggaran-pelanggaran HAM
yang dilakukan pejabat-pejabat, dan mengawasi
aparat penegak hukum yng melanggar HAM. Dalam
masa ini fungsi aparat penegak HAM sudah
difungsikan secara permanen karena pergantian
pemerintah pada tahun 1998 memberikan dampak
yang sangat besar pada pemajuan dan
perlindungan HAM di Indonesia.
1 5 1