Jawabanmu

2014-08-29T18:54:36+07:00
Penyelesaian kasus penembakan mahasiswa di kampus Trisakti, Semanggi I dan II terbentur Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39/1999. Pasal 91 undang-undang itu menyebutkan Komisi Nasional HAM harus menghentikan penyidikan kasus ini jika sudah ada upaya hukum lainnya. Sementra, para pelaku penembakan itu sendiri sudah dihukum melalui pengadilan militer pada 2001.

Untuk itu, Ketua Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung, B.R. Pangaribuan, setuju jika dibentuk tim khusus membahas jalannya penyelesaian kasus ini tanpa melanggar Undang-undang HAM itu sendiri. "Baiknya memang ada pertemuan membahas kasus ini," katanya kepada Tempo News Room, di Jakarta, Selasa (5/11). 

Tim itu, kata dia, musti terdiri dari tim penyidik kejaksaan, anggota penyelidik Komnas HAM, Mahkamah Agung, dan DPR. Dijelaskan, gagasan ini sebenarnya sudah pernah ada ketika Sekjen Komnas HAM masih dijabat Asmara Nababan. Bersama dengan anggota KPP HAM, Albert Hasibuan, ia pernah bertemu dengan Jaksa Agung, M.A. Rachman. Dan, ide tersebut muncul. Namun, “Tim itu gagal dibentuk karena Asmara Nababan tak terpilih lagi jadi Sekjen," katanya. Alhasil, gagasan itu mentah lagi disusul pergantian anggota komisi. 

Lebih lanjut, Pangaribuan menyatakan, jaksa pasti kesulitan memproses kasus ini karena Undang-Undang HAM saling bertolak belakang satu sama lain. "Kalau sudah disidik, mau dibawa ke mana berkas itu? Pengadilannya saja tidak ada," katanya. Ia merujuk hasil Panitia Khusus DPR untuk kasus ini yang menyatakan bahwa peristiwa penembakan itu bukan tergolong pelanggaran HAM berat. Maka, agar kasus ini bisa diadili, DPR harus mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden, sesuai pasal 43, UU 26/2000. 

Pasal itu berbunyi, “Seorang komandan dinyatakan bersalah jika tak mencegah anak buahnya melakukan pelanggaran HAM, atau tidak mau menyerahkannya ke penuntutan untuk diadili.” Faktanya, kata Pangaribuan, pengadilan militer sudah menghukum para prajurit yang jadi tersangka kasus ini. Sementara, untuk mengadili para komandannya harus dibentuk pengadilan HAM ad hoc dulu. Repotnya, pembentukan pengadilan seperti itu pun melanggar pasal 91, UU Hak Asasi Manusia, Nomor 39/1999.
1 1 1