Jawabanmu

2014-08-29T09:41:49+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Pada masa orde baru : ·       Peraturan yang pernah dibuat : 1.     Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. 2.     Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 3.     Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 4.     Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973. 5.     Konvensi ILO nomor 105 tahun 1957 6.     Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958.   ·       
Fungsi aparat penegak HAM
 Fungsi aparat penegak HAM pada masa Orde Baru tidak terlalu berfungsi karena masih ada saja pejabat-pejabat pemerintahan dan swasta yang melanggar HAM. ·       
Tantangan/ hambatan yang dihadapi :
 ·                    semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme, ·                    pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat,·                    munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua, ·                   kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya, ·                    bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin), ·                    kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, ·                    kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel, ·                   penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus), dan ·                    tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).       Pada masa Reformasi : ·       Peraturan yang pernah dibuat: ü    Ketetapan MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. ü    Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Kemanusiaan. ü    Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum . ü    Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ü    Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. ü    Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa sebagai dasar ratifikasi ü  Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan sebagai dasar ratifikasi ü    Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja sebagai Dasar untuk Ratifikasi ü    Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarang dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai Dasar Ratifikasi ü    Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 rentang Perlindungan Anak. ü    Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. ü   Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.   ·       Fungsi Aparat Penegak HAM : Menyediliki pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan pejabat-pejabat, dan mengawasi aparat penegak hukum yng melanggar HAM. Dalam masa ini fungsi aparat penegak HAM sudah difungsikan secara permanen karena pergantian pemerintah pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. 
1 5 1