Jawabanmu

2014-08-26T21:39:19+07:00
Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI yaitu memperjuangkan kemeredekaan indonesia
Hasil Sidang PPKI


           Sidang PPKI 1 (Tanggal 18 Agustus 1945). Hasilnya, yaitu :1.       Menetapkan UUD Negara RI2.       Memilih presiden dan wakil Presiden3.       Menetapkan untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh sebuah komite nasional pusat

Sidang PPKI 2 (Tanggal 19 Agustus 1945). Hasilnya, yaitu :1.       Untuk sementara waktu Negara Indonesia dibagi menjadi 8 Provinsi2.       Pemerintah Indonesia dibagi menjadi 12 departemen (kementrian)
Sidang PPKI 3 (Tanggal 22 Agustus 1945). Hasilnya, yaitu :1.       Menetapkan komite nasional pusat2.       Menetapkan Partai Nasional Indonesia3.       Menetapkan Badan Keamanan dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang
Hasil sidang BPUPKISidang BPUPKI 1                Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945                Hasil : Piagam Jakarta (Jakarta Charter)Sidang BPUPKI 2                Tanggal 10 Juli – 17 Juli 1945Hasil : Rancangan hukum dasar negara Indonesia Merdeka danPiagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar itu
2014-08-26T21:43:43+07:00
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) , Panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia .

Berikut ini beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah
dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Coosakai (BPUPKI), yang kemudian dikenal dengan
Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil
presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul
dari Otto Iskandardinata.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.
Pada hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 1945 PPKI melanjutkan sidangnya dan berhasil
memutuskan beberapa hal berikut.
1. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
a. Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo
b. Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso
c. Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo
d. Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor
e. Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
f. Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary
g. Sunda Kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja
h. Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan
2. Membentuk Komite Nasional (Daerah).
3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4
menteri negara. Berikut ini 12 departemen tersebut.
a. Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah
b. Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo
c. Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo
d. Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis
e. Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo
f. Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo
g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara
h. Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri
i. Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi
j. Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
k. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
l. Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin
Sedangkan 4 menteri negara yaitu:
1. Menteri negara Wachid Hasyim
2. Menteri negara M. Amir
3. Menteri negara R. Otto Iskandardinata
4. Menteri negara R.M Sartono
Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu:
1. Ketua Mahkamah Agung, Dr. Mr. Kusumaatmaja
2. Jaksa Agung, Mr. Gatot Tarunamihardja
3. Sekretaris negara, Mr. A.G. Pringgodigdo
4. Juru bicara negara, Soekarjo Wirjopranoto
Sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan:
1. Pembentukan Komite Nasional
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat