Jawabanmu

2014-02-16T19:47:29+07:00
KETUA Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menyatakan bahwa perbedaan putusan hakim terhadap kasus yang relatif sama berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif di Indonesia. Oleh karena itu, Suparman meminta agar lembaga peradilan melakukan reformasi sistem peradilan agar dapat menyelaraskan putusan hakim sesuai dakwaan. Suparman menyebut, perbedaan putusan antar hakim tersebut merupakan bentuk inkonsistensi putusan. “Di kejaksaan, konstruksi dakwaan tuntutan relatif tidak ada disparitas. Tapi, banyak terdapat disparitas yang begitu tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. Padahal kasusnya relatif sama,” kata Suparman, kemarin (7/12). Terkait hal tersebut, lanjut Suparman, KY telah berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk memberi perhatian serius. Dia mengatakan, dalam diskusi dengan MA tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan di Indonesia memang belum berjalan baik, tetapi telah ada pembenahan internal dan kelembagaan oleh MA. Suparman menjelaskan, pembenahan tersebut mencangkup pembenahan dalam penerapan sistem kamar yang akan meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan. Saat ini, lanjut dia, MA juga sedang menyusun buku panduan sebagai pedoman para hakim untuk menghindari terjadinya disparitas putusan yang terlalu tinggi. “Benchbook ini juga dapat digunakan oleh para jaksa dan pengacara,” tambah Suparman. Selain disparitas dan inkonsistensi putusan, Suparman juga mengemukakan empat hal lainnya yang menjadi masalah penegakan hukum di Indonesia. Yaitu, peraturan perundang-undangan, SDM hakim, budaya, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Masalah lain yang tidak kalah gawatnya adalah adanya hakim yang terkesan memperlambat menyerahkan salinan putusan ke pihak-pihak yang bersengketa, khususnya kepada para jaksa penuntut umum (JPU). “Ini menyulitkan jaksa ketika akan melakukan kasasi, dengan tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan memori kasasi,” ungkapnya. Terhadap kasus tersebut, Suparman mengarahkan agar kasus keterlambatan menerima salinan putusan tersebut dilaporkan ke Ombudsman. Karena menurutnya, proses menunda salinan putusan termasuk mal-administrasi negara. “Di luar negeri, sebuah institusi apabila ditegur Ombudsman maka reputasinya menurun,” pungkas dia.(dod/jpnn/zal/k10)