Jawabanmu

2014-02-16T16:32:10+07:00
Peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber segala sumber hukum nasional Indonesia, yaitu Pancasila. Berdasarkan bagan diatas maka tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen). Alasan dilakukan amandemen atau perubahan adalah karena banyak aturan dalam UUD 1945 yang lama tidak sesuai lagi dengan perkembangan negara dan masyarakat Indonesia. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Undang-undag adalah peraturan yang dibuat sebagai pelaksana dari UUD 1945. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Presiden atau DPR, tetapi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Perpu yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk kondisi yang memaksa atau genting tanpa harus melalui persetujuan DPR. Peraturan pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan UU sebagimana mestinya. Peraturan-peraturan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu : Peraturan pemerintah pusat yang memuat peraturan-peraturan umum untuk melaksanakan peraturan pemerintah pusat. Misalnya, peraturan presiden dan peraturan menteri. Peraturan pemerintah daerah yang peraturannya tidak boleh bertentanangan dengan peraturan pemerintah pusat. Peraturan presiden atau keputusan presiden yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud di sini adalah kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan daerah  yaitu peraturan yang dibuat untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya. Hierarki menunjukkan prinsip peralihan perundang-undangan yaitu peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, dan peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Adapun proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1.       Membuat RUU 2.       Mengajukan RUU kepada DPR atau DPRD 3.       Membahas RUU oleh DPR atau DPRD 4.       Menetapkan RUU menjadi UU 5.       Mengesahkan UU oleh DPR atau DPRD dengan persetujuan presiden