Jawabanmu

2014-02-15T15:36:12+07:00
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;menetapkan peraturan dan keputusan OJK;menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; danmenetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;melakukan penunjukan pengelola statuter;menetapkan penggunaan pengelola statuter;menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; danmemberikan dan/atau mencabut:izin usaha;izin orang perseorangan;efektifnya pernyataan pendaftaran;surat tanda terdaftar;persetujuan melakukan kegiatan usaha;pengesahan;persetujuan atau penetapan pembubaran; danpenetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2 5 2
2014-02-15T15:39:17+07:00
Pasal 7 UU OJK menyatakan, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.