Jawabanmu

2014-02-15T11:48:44+07:00
Contoh kasus judicial review
Jakarta, 18 Desember 2008  
Siaran Pers Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia  
Judicial Review untuk Undang-Undang Kesejahteraan Sosial    

Hari ini, Kamis, 18 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (UU Kesos). Pengesahan UU ini semakin memperkuat indikasi ketidakpahaman wakil rakyat terhadap substansi kesejahteraan.  Sekilas, UU Kesejahteraan Sosial seolah-olah akan mengatur dan memperbaiki kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Padahal, jika ditelisik secara rinci, UU Kesos justru tumpang tindih dan berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang lain yang mengatur kesejahteraan rakyat.  Selain itu, dengan disahkannya UU Kesos pun tidak ada jaminan bahwa rakyat Indonesia akan menikmati kesejahteraan dengan lebih baik. Undang-Undang ini mengatur substansi yang sangat luas, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan  perlindungan sosial.  Bahkan, penanggulangan kemiskinan ditempatkan sendiri. Pendekatan ini terlalu luas dibandingkan cakupan yang biasa dipakai di banyak negara, yang fokus mencakup social insurance (telah diatur SJSN), social assistance (program targeting pada kelompok miskin) dan universal benefit (tunjangan yang dibiayai pajak pada seluruh warga negara). Cakupan yang sangat luas berimplikasi menghambat efektivitas perundangan karena membutuhkan peraturan pelaksanaan teknis yang beragam dan memakan waktu lama, serta cenderung berlebihan mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diatur (over-rule).

#Semoga Bermanfaat 'Trims^_^