Jawabanmu

2014-02-15T10:45:41+07:00
Ilan Nasional3. Pengertian Sistem Peradilan Nasional • Sistem Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Sistem Peradilan Nasional terdiri dari beberapa komponen. Apabila keseluruhan komponennya berjalan baik, maka tujuan utama sistem peradilan nasional, yaitu mewujudkan keadilan hukum dapat tercapai. • Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putsan pengadilan menghasilkan putusan akhir. Dalam hal ini, setiap putusan akhir pengadilan harus dapat di terima dan dilaksanakan untuk memberi keputusan. • Back to top4. Komponen Sistem Peradilan Nasional • Materi hukum materil dan hukum acara (hukum formil) Hukum materil adalah berisi himpunan peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan hubungan yang berwujud perintah atau pun larangan larangan. Hukum acara adalah himpunan peraturan yang memuat tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil;dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara- cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan • Prosedural Yaitu proses penyeledikan/ penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (mengadili).5. Komponen Sistem Peradilan Nasional • Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untukmencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukanpenyidikan. • Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tidaknyapelanggaran hukum yang terjadi dan siapa tersangkanya. • Penununtutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkanperkara ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yangditentukan undang undang dengan permintaan supaya diperiksa dandiputus oleh hakim di sidang pengadilan • Back to top6. Dasar Hukum Peradilan Nasional • Pasal 24 UUD 1945 : (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.7. Dasar Hukum Peradilan Nasional • Peradilan umum( UU No 2 Tahun1986) • Peradilan agama ( UU No 7 Tahun1989) • Peradilan Militer( UU No 5 Tahun1950 UU No 7 Tahun1989 ) • Peradilan Tata Usaha Negara ( UU No 5 Tahun1986) • Kebebasan kehakiman, bersifat menunggu (pasif), dengan itu apabila tidak ada perkara (Pasal 6 UU No.4 tahun 2004) • Pengadilan pengendali menurut hukum tanpa membedakan status seseorang. Pengadilan tidak hanya mengadili berdasarkan undang-undang, tetapi mengadili menurut hukum. Kekuasaan ini memberi kebebasan lebih besar kepada hakim (Pasal 5 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004). • Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan- peradilan yang bukan di lakukan oleh badan peradilan negara (Pasal 3 UU No.4 Tahun 2004).8. Dasar Hukum Peradilan Nasional • Suatu perkara yang undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, pengadilan wajib menemukan hukumannya dengan jalan menafsirkan , mengalin, mengkuti memahami, nilai-nilai hukum hidup dalam masyarakt (Pasal 9 UU No.4 tahun 2004). • Untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman, sidang pemeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan batalnya putusan menurut hukum “social control” (Pasal 19 UU No. 4 tahun 2004). • Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang. Tujuan ketantuan tersebut adalah untuk lebih menjamin rasa keadilan. Asas keadilan ini tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal (Pasal 17 ayat 1 UU No.4 2004). 
6 2 6