Jawabanmu

2014-08-20T20:46:08+07:00
HAM (Hak Asasi Manusia)Orde BaruOrde ReformasiPenegakan HAM pada Orde Barua.       Pemerintah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi pada tanggal 19 September 1966 dalam upaya diakuinya Indonesia sebagai warga dunia.b.       Pemerintah mengadakan program transmigrasi, repelita, dan swasembada pangan mendorong masyarakat untuk mendaparkan hidup yang layak.c.       Pemerintah mengadakan program gerakan wajib belajar dan gerakan orang tua asuh.Penegakan HAM pada Orde Reformasia.     Adanya penegasan dalam UUD 1945 mengenai politik yang lebih demokratis dan ekonomi.b.    Kebebasan pers dan dalam menyampaikan pendapat.c.     Pelaksanaan Pemilu.Pelanggaran HAM pada Orde Barua.       Kekuasaan pemerintah yang absolut.b.      Rendahnya transparasi pengolahan.c.       Lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat.d.      Hukum yang diskriminatif.Pelanggaran HAM pada Orde Reformasia.     Kebijakan yang Anti Rakyat Miskin.b.    Meningkatnya pengangguran.c.     Masalah perburuhan.d.    Terabaikannya hak-hak dasar rakyat.
6 3 6
terimakasih untuk jawabannnya :)
kalau kekuasaan tertinggi nya berada di tangan?
2014-08-20T20:46:28+07:00
Undang-Undang Dasar 1945 Pergantian dari Orde Baru ke masa Orde Reformasi, bertepatan dengan momentum amandemen UUD 1945. Cukup banyak bagian-bagian dari UUD 1945 yang diubah dan/atau ditambah. Beberapa hal yang diubah dan/atau ditambah dikarenakan sudah kurang cocok dengan kondisi negara Indonesia sekarang dan juga beberapa pasal terdapat hal-hal yang mengundang penafsiran ganda. Pembuatan UUD 1945 pada awal kemerdekaan cenderung terburu-buru dan menyesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia saat itu yang baru merdeka. Namun sekarang permasalahan bangsa Indonesia bukan lagi tentang kemerdekaan Indonesia. Dan Sidang Istimewa MPR memutukan untuk mengamandemen beberapa bagian dari UUD 1945, sesuai dengan pasal 37 UUD 1945. Contoh hal-hal yang diamandemen:
a.
Jika sebelumnya kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR dan setelah diamandemen kedaulatan berada di tangan rakyat.

b.
Penegasan pasal-pasal tentang HAM.

2 4 2