Jawabanmu

2014-08-17T21:45:01+07:00
Kekerasan dalam murid, kekerasan dalam anak kita sendiri
2014-08-17T21:46:26+07:00
UNDANG - UNDANG NO. 39 TAHUN 1999
a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;   
 b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;    
c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;   
 d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;    
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia

1. uu nomor 5 tahun1998 tentang ratifikasi konvensi anti peyiksaan,perlakuaan,atau penghukuman yang kejam,tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
2. uu nomor 9 tahun1998 tentang kebebasan meyatakan pendapat
3. uu nomor 11 tahun1998 tentang amandemen terhadap uu nomor 25 tahun1997 tentang hubungan perburuan.
4. uu nomor 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen.
5. uu nomor 19 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ilo nomor 105 tentang penghapusan pekerja secara paksa