Jawabanmu

2014-08-14T19:56:07+07:00
•Pembunuhan besar-besaran (genocide)
•Terorisme resmi berskala besar
•Pemerintahan totaliter

•Penolakan secara sadar untuk memnuhi kebutuhan dasar manusia
•Perusakan kualitas lingkungan
•Kejahatan perang
4 3 4
2014-08-14T19:57:36+07:00
 Contoh kasus pelanggaran HAM yg pernah terjadi di Indonesia
Kronologi
2001
Pansus DPR untuk Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS) menghasilkan keputusan melalui voting bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan II, Kerusuhan Mei 1998, serta penculikan aktivis 1997-1998.

Maret 2006
Penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa tersebut menghasilkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka direkomendasikan perlu dibentuk pengadilan HAM ad hoc.

27 Desember 2006
Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kasus penculikan aktivis 1997-1998 ke DPR. Hasilnya adalah kasus tersebut masuk kategori pelanggaran HAM berat dan 13 orang yang belum kembali tanpa diketahui keberadaan dan/atau nasibnya. Catatan: hanya Mayjen (Purn) Syamsudin, anggota Komnas HAM yang tidak setuju kalau kasus orang hilang ini masuk pelanggaran HAM berat.

Febuari 2007
DPR RI membuat rekomendasi kepada Presiden RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc yang nantinya akan mengusut dugaan adanyan pelanggaran HAM berat atas peristiwa tersebut.

UU Pengadilan HAM
Berikut ini adalah pasal 43 dari Undang-Undang No 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM yang digunakan sebagai alasan Jaksa Agung untuk menunda pembentukkan pengadilan HAM ad hoc.
Pasal 43
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Respons Publik
Sekretaris FPKS Mustafa Kamal (1 Maret 2007)
Pembentukan Pansus Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa oleh DPR dikhawatirkan akan menjadi antiklimaks dalam penegakkan HAM di Indonesia. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI menilai pembentukan Pansus tersebut membuat persoalan menjadi set back, melebar, dan bahkan mandul.
FPKS menilai pembahasan tingkat Panja oleh Komisi III DPR mengisyaratkan bahwa anggota Panja telah membahas persoalan itu secara panjang dan mendalam. Bahkan, pembahasan itu sampai pada rekomendasi Komisi III DPR kepada Pimpinan DPR agar menyurati Presiden untuk membentukan pengadilan HAM ad hoc.
Bagi FPKS, Pengadilan HAM ad hoc diharapkan bisa menuntaskan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa, seperti Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan Kerusuhan Mei 1998. FPKS tidak bertanggung jawab atas sikap ketidaktegasan pimpinan DPR dengan membentuk pansus.
Dengan begitu, bila persoalan orang hilang tetap menjadi domain kewenangan Komisi III DPR, termasuk pengawalan proses keberlangsungan pengadilan ad hoc, diharapkan persoalan akan segera menemukan titik penyelesaiannya.
Ini akan menguntungkan semua pihak. Baik pihak yang dituduh terlibat di balik persoalan ini , maupun korban dan keluarga korban yang anggotanya hilang.
Bila persoalan-persoalan masa lalu satu persatu dapat segera terselesaikan, maka bangsa Indonesia memiliki kepastian dalam melangkah ke masa depan. Bangsa Indonesia bisa melanjutkan proses dan langkah reformasi, sebagaimana yang dicita-citakan.
Sebaliknya, pembentukan pansus dikhawatirkan hanya akan mengulang kegagalan DPR untuk mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Kadiv Monitoring Impunitas & Reformasi Institusi Kontras, Haris Ashar (27 Febuari 2007)
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan tujuan pembentukan pansus DPR untuk mengusut kasus penghilangan paksa 13
2 3 2