Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-08-10T18:54:15+07:00
PERIODE 1998-SEKARANG 
 Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia pada saat itu mulai diadakan pengkajian terhadap beberpa kebijakan pemerintahan orde baru yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM.selanjutnya dilaksanakana penyusunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan keberlakuan HAM dalam kehidupa ketatanegaraan dan kemaysrakat di indomesia.demikian pula dilakukan pengkajian dan ratifikasi terhadap instrument HAM internasional semakin ditingkatkan.hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrument internasional dalam bidang HAM.

  Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan (prscriptive status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behavior).pada tahap status penentuan  telah ditetapkan beberapa penentuan perundang undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (undang undang dasar 1945),ketetapan MPR (TAP MPR),undang undang (UU),peraturan pemerintahan dan ketentuan perundang undangan lainnya. Pada masa pemerintahan habibie penghormatan dan pemajuan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai oleh adanya TAP MPR NO XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya sejumlah konvesi HAM yaitu: konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejamlainnya dengan UU no 5/19999;konvensi penghapusan segalah bentuk diskriminasi rasial dengan UU No.29/1999;konvensi ILO No 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk nerorganisasi dengan kepres No 83/1998;konvensi ILO No.105 tentang penghapusan kerja paksa dengan UU No 19/1999;konvensi ILO No 111 tentang diskirminasi dalam pekerjaan dan jabatan dengan UU no 21/1999;konvensi ILO No 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU No 20/1999.selain itu juga dilaksanakan program “rencana aksi nasioanal HAM pada 15 agustus 1998 yang didasarkan pada empar pilar yaitu: 1.     Persiapan pengesahan perangkat internasional dibidang HAM . 2.     Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM. 3.     Penentuan skala prioritas pelaksana HAM. 4.     Pelaksanaan isi perangkat internasional dibidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang undangan nasional.
2 5 2