Jawabanmu

2014-08-05T13:26:49+07:00
SEJARAH PERUMUSAN DASAR NEGARA        
Pada masa pemerintahan Jenderal Harada Kumikici mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Pada tanggal 1 maret 1945. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting menyangkut kehidupan politik dan ekonomi dalam upaya pembentukan negara Indonesia merdeka. Tugas BPUPKI adalah menyusun dasar dan konsitusi untuk negara Indonesia yang akan didirikan .
           Pengurus BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Dengan ketua dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat dan dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu Ichibangase dan R.P. Soeroso serta sebagai sekertaris yaitu Pringgodigdo. Dengan anggota berjumlah 63 orang.BPUPKI bersidang sebanyak 2 (dua kali). Sidang I BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945). Sidang ini bertujuan untuk merumuskan undang-undang dasar yang dimulai dengan membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang I BPUPKI ini diselenggarakan di gedung Cuo Sangi In di jalan Pejambon (sekarang menjadi kantor Departemen Luar Negeri).           
Terdapat 3 pandangan yang dikemukakan anggota BPUPKI yaitu Muh. Yamin, Supomo dan Soekarno. Pandangan Muh. Yamin tentang asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu; Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Pandangan Ir. Supomo tentang asas dasar negara, yaitu; Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir bathin, Musyawarah, dan Keadilan rakyat. Sedangkan Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari lima sila, yaitu; Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa.
           
Sidang tersebut tidak menghasilkan kesimpulan atau perumusan dan akhirnya ada masa jeda atau reses selama 1 bulan, sebelum reses BPUPKI membentuk panitia kecil (panitia sembilan) yang terdiri atas Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Muh.Yamin, Achmad Soebarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Wachid Hasjim, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosoejoso. Tugasnya menampung saran dan pendapat para anggota mengenai dasar negara selama sidang merumuskan suatu dasar negara Indonesia.
           
Hasil dari Sidang Panitia sembilan tersebut dinamakan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Muh. Yamin. Adapun isi dari Piagam Jakarta sebagai berikut; (1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta merupakan cikal bakal dari Pancasila yang ada saat ini.
            Sidang II BPUPKI ini membahas rencana Undang-undang dasar, termasuk pembukaan atau  preambulenya oleh Panitia Perancangan Undang-undang dasar  yang diketuai Oleh Ir. Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia yang diketuai Ir Soekarno tersebut berhasil menghasilkan tiga hal: (1) Pernyataan, (2) Pembukaan Undang-Undang Dasar (3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pada Tanggal 7 Agustus 1945 secara resmi BPUPKI dibubarkan. Setelah pembubaran BPUPKI, maka dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai).             PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 orang(12  wakil jawa, 3 wakil sumatra, 2 wakil sulawesi, 1 dari wakil kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil maluku, dan 1 wakil keturunan cina). Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan wakil ketua PPKI Moh. Hatta dengan penasehat yaitu Achmad Soebardjo. Pengangkatan anggota PPKI dilakukan langsung oleh Marsekal Terauchi pada tanggal 9 agustus 1945 di Dalat (vietnam).             PPKI belum pernah bersidang hingga jepang menyerah kepada sekutu. PPKI baru bersidang setelah 1 hari kemerdekaan pada tanggal 18 agustus 1945 dengan menghasilkan keputusan sidang  tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara yang otentik adalah sebagai berikut; (1) Ketuhanan yang maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
3 1 3