Jawabanmu

2014-07-30T08:01:29+07:00
Karena pada saat itu dibutuhkan organisasi untuk persiapan kemerdekaan indonesia :D
2014-07-30T10:57:53+07:00
Memasuki awal tahun 1944,
kedudukan Jepang dalam perang
Pasifik semakin terdesak. Angkatan
Laut Amerika Serikat dipimpin
Laksamana Nimitz berhasil menduduki
posisi penting di Kepulauan Mariana
seperti Saipan, Tidian dan Guan yang
memberi kesempatan untuk Sekutu
melakukan serangan langsung ke
Kepulauan Jepang. Sementara posisi
Angkatan Darat Amerika Serikat yang
dipimpin oleh Jendral Douglas Mac
Arthur melalui siasat loncat kataknya
berhasil pantai Irian dan membangun
markasnya di Holandia (Jayapura).
Dari Holandia inilah Mac Arthur akan
menyerang Filipina untuk memenuhi
janjinya. Di sisi lain kekuatan
Angkatan Laut Sekutu yang berpusat
di Biak dan Morotai berhasil
menghujani bom pada pusat
pertahanan militer Jepang di Maluku,
Sulawesi, Surabaya dan Semarang.
Kondisi tersebut menyebabkan
jatuhnya pusat pertahanan Jepang
dan merosotnya semangat juang
tentara Jepang. Kekuatan tentara
Jepang yang semula ofensif
(menyerang) berubah menjadi
defensif (bertahan). Kepada bangsa
Indonesia, pemerintah militer Jepang
masih tetap menggembar gemborkan
(meyakinkan) bahwa Jepang akan
menang dalam perang Pasifik.
Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana
Menteri Hideki Tojo terpaksa
mengundurkan diri dan diganti oleh
Perdana Menteri Koiso Kuniaki. Dalam
rangka menarik simpati bangsa
Indonesia agar lebih meningkatkan
bantuannya baik moril maupun
materiil, maka dalam sidang istimewa
ke-85 Parlemen Jepang (Teikoku
Ginkai) pada tanggal 7 September
1944 (ada yang menyebutkan 19
September 1944), Perdana Menteri
Koiso mengumumkan bahwa Negara-
negara yang ada di bawah kekuasaan
Jepang diperkenankan merdeka “kelak
di kemudian hari”. Janji kemerdekaan
ini sering disebut dengan istilah
Deklarasi Kaiso. Pada saat itu, Koiso
dianggap menciptakan perdamaian
dengan Sekutu, namun ia tak bisa
menemukan solusi yang akan
menenteramkan militer Jepang atau
Amerika.
Sejak saat itu pemerintah Jepang
memberi kesempatan pada bangsa
Indonesia untuk mengibarkan bendera
merah putih berdampingan dengan
Hinomaru (bendera Jepang), begitu
pula lagu kebangsaan Indonesia Raya
boleh dinyanyikan setelah lagu
Kimigayo. Di satu sisi ada sedikit
kebebasan, namun di sisi lain
pemerintah Jepang semakin
meningkatkan jumlah tenga pemuda
untuk pertahanan. Selain dari
organisasi pertahanan yang sudah ada
ditambah lagi dengan organisasi
lainnya seperti: Barisan Pelajar
(Suishintai), Barisan Berani Mati
(Jikakutai) beranggotakan 50.000
orang yang diilhami oleh pasukan
Kamikaze Jepang yang jumlahnya
50.000 orang (pasukan berani mati
pada saat penyerangan ke Pearl
Harbour).
Pada akhir 1944, posisi Jepang
semakin terjepit dalam Perang Asia
Timur Raya dimana Sekutu berhasil
menduduki wilayah-wilayah kekuasaan
Jepang, seperti Papua Nugini,
Kepulauan Solomon, Kepulauan
Marshall, bahkan Kepulauan Saipan
yang letaknya sudah sangat dekat
dengan Jepang berhasil diduduki oleh
Amerika pada bulan Juli 1944. Sekutu
kemudian menyerang Ambon, Makasar,
Manado, Tarakan, Balikpapan, dan
Surabaya.
Menghadapi situasi yang kritis itu,
maka pada tanggal 1 Maret 1945
pemerintah pendudukan Jepang di
Jawa yang dipimpin oleh Panglima
tentara ke-16 Letnan Jenderal
Kumakici Harada mengumumkan
pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai
atau Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Tujuan pembentukan badan
tersebut adalah menyelidiki dan
mengumpulkan bahan-bahan penting
tentang ekonomi, politik dan tata
pemerintahan sebagai persiapan untuk
kemerdekaan Indonesia.
Walaupun dalam penyusunan
keanggotaan berlangsung lama karena
terjadi tawar menawar antara pihak
Indonesia dan Jepang, namun akhirnya
BPUPKI berhasil dilantik 28 Mei 1945
bertepatan dengan hari kelahiran
Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito.
Adapun keanggotaan yang terbentuk
berjumlah 67 orang dengan ketua Dr.
K.R.T. Radjiman Widiodiningrat dan R.
Suroso dan seorang Jepang sebagai
wakilnya Ichi Bangase ditambah 7
anggota Jepang yang tidak memiliki
suara. Ir. Soekarno yang pada waktu
itu juga dicalonkan menjadi ketua,
menolak pencalonannya karena ingin
memperoleh kebebasan yang lebih
besar dalam perdebatan, karena
biasanya peranan ketua sebagai
moderator atau pihak yang menegahi
dalam memberi keputusan tidak
mutlak.
Pada tanggal 28 Mei 1945
dilangsungkanlah upacara peresmian
BPUPKI bertempat di Gedung Cuo
Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta,
dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang
Wilayah Ketujuh Jenderal Itagaki dan
Panglima Tentara Keenam Belas di
Jawa Letnan Jenderal Nagano.
BPUPKI mulai melaksanakan tugasnya
dengan melakukan persidangan untuk
merumuskan undang-undang dasar
bagi Indonesia kelak. Hal utama yang
dibahas adalah dasar negara bagi
negara Indonesia merdeka.