Jawabanmu

2014-06-25T16:45:41+07:00
Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2013 terkait kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 disebutkan bahwa:
“dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari pemerintah pusat dan/atau daerah yang dibayarkan bulanan, diatur sebagai berikut :
penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap, tenaga kependidikan honorer, pegawai tidak tetap, untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp2.025.000,- tidak terutang PPh Pasal.21
Contoh :Arman seorang guru honorer di SD Negeri Suka Makmur. Arman setiap bulan menerima penghasilan dari dana APBD sebesar Rp.1.000.000,- selain itu menerima tambahan penghasilan dari Dana Bos sebesar Rp.400.000,- yang diterima setiap bulan. Arman telah menikah dan mempunyai seorang anak.Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Bendahara SD Negeri Suka Makmur atas penghasilan Arman adalah sebagai berikut :

Penghasilan sebulan(1.000.000 + 400.000)    
= 1.400.000
Biaya Jabatan(1.400.000 x 5 %)                     = 70.000
Penghasilan neto sebulan(1.400.000-70.000)   =
1.330.000
Penghasilan neto setahun(1.330.000 x 12)      =
15.960.000

PTKP : 
Wajib Pajak sendiri = 24.300.000
Status Kawin          =   2.025.000
1 Anak                   =   2.025.000
Total PTKP             =
28.350.000

Penghasilan Kena Pajak(15.960.000-28.350.00)   = - 0
PPh terutang                                                    =   0


tapi mengapa kami pegawai honorer dipotong 5 % setiap bulannya.. Adakah aturan pajak yang mendasari hal tersebut..
tidak tahu
tapi ada peraturan pajak pribadi sebesar 5% untuk yang memiliki penghasilan Rp. 0 - Rp. 50.000.000
Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut :

Rp 0 sampai dengan Rp. 50.000.000 = 5%
>Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 = 15%
>Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 = 25%
> Rp 500.000.000 = 30%