Jawabanmu

2014-06-25T15:28:14+07:00
Heemm,, ni kaka kasi pasal 18 ayat 1-7 aja dlu
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
2014-06-25T17:17:31+07:00
Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan yang berdasarkan atas tata urutan ( khirarkhis) posisi dan kedudukan jabatan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. hubungan struktural antara pempus dan pemda lebih bersifat hubungan administratif.
hubungan fungsional antara pempus dan pemda adalah hubungan yang berdasarkan atas suatu kerjasama melaksanakan tugas (wewenang) antar jabatan pemerintah di pusat dan pemerintah di daerah-daerah. hubungan fungsional antara pempus dan pemda lebih bersifat hubungan poerasional.
*hirarkhis. poerasional >>operasional. maaf typo