Deklarasi juanda yang di tetapkan pada 13 desember 1957 sebagai pengganti territoriale zee en maritieme kringen ordonantie (TZEMKO) 1939 sangat di butuhkan oleh bangsa dan negara indonesia mengapa demikian terjadi,jelaskan. . . . . .







jangan lama"

2

Jawabanmu

2014-06-23T15:58:48+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Oke, saya akan coba menjawab,

Sebagaimana kita ketahui, perhatian kita terhadap masalah tabal batas ditengarai dengan Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, yang menetapkan Wilayah Perairan Indonesia dengan menggunakan konsep Negara Kepulauan atau yang kita kenal dengan sebutan Wawasan Nusantara.

Deklarasi tersebut untuk menggantikan Ordonansi Belanda tahun 1939, yang kita kenal dengan sebutan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie. Menyusul keluar Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 4/1960 tentang Perairan Indonesia sebagai dasar hukum menetapkan titik dasar guna mengukur lebar laut terotorial 12 mil.

semoga membantu :)
2014-06-23T16:12:05+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, deklarasi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemudian, setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut III (UNCLOS III) tahun 1982 melalui UU Nomor 17 tahun 1985, PBB resmi mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.