Jawabanmu

2014-06-12T13:11:06+07:00
- Legislatif  : Kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- Eksekutif : Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- Federatif  : Kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain.
1 5 1
2014-06-12T14:11:59+07:00
Filsuf Inggris, yakni John Locke, menjabarkan pemikirannya mengenai seperations of power atau dikenal juga sebagai teori pemisahan kekuasaan pada bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government yang diterbitkan tahun 1690 yang ditulis sebagai kritik pada kekuasaan absolute raja Stuart dan membenarkan The Glorious Revolution  yang dimenangkan oleh parlemen Inggris (Budiarjo, 1977:151). Berdasarkan pengalaman pahit atas kekuasaan absolute yang dijalankan Inggris pada waktu itu, Locke berpendapat abahwa harus ada pemisahaan kekuasaan diantara organ-organ pemerintah yang menjalankan fungsi yang berbeda. Dalam hal ini ketiganya bekerja secara terpisah. John Locke menyebutkan tiga lembaga pemerintahan berdasarkan teori pemisahan kekuasaannya, yakni:

Lembaga eksekutif, yang berfungsi sebagai lembaga yang menangani pembuatan peraturan dan perundang-undangan,
Lembaga legislatif, yang berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan peraturan dan perundang-undangan, termasuk lembaga yang bekerja untuk mengadili pelanggaran peraturan dan perundang-undangan, dan
Lembaga federatif, yang menjalankan fungsi dalam hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti mengumumkan perang dan perdamaian terhadap negara-negara lain dan mengadakan perjanjian.
Dalam pemisahan kekuasaan tersebut, Locke menekankan posisi lembaga eksekutif yang lebih tinggi daripada lembaga legislatif maupun lembaga federatif.
Hal ini diperlihatkan oleh pernyataan Locke (1690) pada bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government, bahwa lembaga legislatif memiliki kuasa untuk mengerahkan bagaimana kekuatan negara harus digunakan dan mempertahankan masyarakat di
dalamnya. Dari pendapatnya mengenai penonjolah fungsi legislatif ini, maka tak heran jika Locke hampir selalu bertentangan dengan kekuasaan peradilan. Dari pemisahaan kekuasaan ini, Locke juga menekankan fungsi negara untuk menjamin kehidupan masyarakat di dalamnya. Seiring pula dengan teori kontrak sosial, bahwa negara terebentuk atas adanya kesepakatan masyarakat, maka Locke menekankan bahwa dalam menjalankan fungsinya, lembaga-lembaga tersebut tidak bebas dari pengawasan masyarakat.