Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-06-09T17:44:46+07:00
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain :1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lamaa. Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :Dominannya partai politikLandasan sosial ekonomi yang masih lemahTidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :Bubarkan konstituanteKembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950Pembentukan MPRS dan DPASb. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:Dominasi PresidenTerbatasnya peran partai politikBerkembangnya pengaruh PKIPenyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakanPeranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGRJaminan HAM lemahTerjadi sentralisasi kekuasaanTerbatasnya peranan persKebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru (1966 – 1998)Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak adaRekrutmen politik yang tertutupPemilu yang jauh dari semangat demokratisPengakuan HAM yang terbatasTumbuhnya KKN yang merajalelaSebab jatuhnya Orde Baru:Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )Terjadinya krisis politikTNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orbaGelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.4. Pelaksanaan Demokrasi Reformasi {1998 – Sekarang).Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasiKetetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang ReferandumTap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKNTap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RIAmandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IVPada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. 
1 5 1