1. Setiap UUD (konstitusi tertulis) selalu mencantumkan pasal tentang perubahan
konstitusi tersebut. Mengapa perlu adanya pasal
tentang perubahan?


2. Mengubah UUD
dapat berarti dua pengertian, yaitu
pertama, mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam UUD itu; dan kedua, menambahkan
sesuatu yang belum diatur
dalam UUD (Sri Soemantri,
1979). Termasuk pengertian yang mana
yang
dianut perubahan UUD Negara
RI Tahun 1945?



3. Bagaimana
persyaratan
untuk melakukan
perubahan UUD Negara RI Tahun 1945? dan bagian mana saja yang dapat diubah?


4. Sebutkan
dasar pemikiran melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI 1945

1

Jawabanmu

2014-06-09T16:31:50+07:00
1. karena pada setiap pasalnya mengandung butir" perubahan yang mendasar
2. yg pertama
3.Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan. Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum). Kuorum ini ditentukan secara pasti. Kedua, untuk mengubah konstitusi lembaga perwakilan rakyatnya harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbarui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi. Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah konstitusi.Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau peblisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.Perubahan konstitusi -berlaku dalam negara serikat- yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian.Cara yang ketiga ini berlaku dalam negara yang berbentuk serikat. Oleh karena konstitusi dalam negara serikat ini dianggap sebagai "perjanjian" antara negara-negara bagian, maka perubahan terhadapnya harus dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat –dalam hal ini lembaga perwakilan rakyatnya- akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Di samping itu usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.