Jawabanmu

2014-06-08T14:32:11+07:00
UU No. 7 Tahun 1983 termasuk perubahan terakhir, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan/Pribadi)PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan atas Pembelian Barang Mewah)PPh Pasal 23 (Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, Royalty, Sewa, Imbalan atas Jasa, dll)PPh Pasal 25 (Angsuran Pembayaran Pajak Terhutang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)PPh Pasal 26 (PPh yang Dikenakan/Dipotong atas Penghasilan yang Bersumber dari Indonesia yang Diterima atau Ddiperoleh Wajib Pajak (WP) Luar Negeri)PPh Pasal 29 (Pajak yang Harus Dilunasi Akibat PPh Terhutang dari SPT)
PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Pribadi) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,  tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

PPh Pasal 22 : (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;danWajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.PPh Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;royalti; danhadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf edihapus;sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); danimbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.
2 5 2
2014-06-08T14:47:00+07:00
Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan terdiri dari : · Pajak Penghasilan ( PPh ) Pajak penghasilan adalah pajak adalah pajak yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum atas penghasilan yang diperolehnya. Segalah hal mengenai pajak penghasilan ini diatur dalam UU no. 7 Tahun 1993 dan amandemennya dalam UU no. 36 Tahun 2008. · Pajak Pertambahan Nilai Pajak pertambahan nilai adalah pajak pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam distribusinya dari produsen ke konsumen. Pajak ini mungkin adalah jenis pajak yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat karena paling mudah diaplikasikan pemungutannya. Pajak pertambahan nilai diatur dalam UU no. 8 Tahun 1983 dan UU no. 42 Tahun 2009. · Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sama halnya seperti pajak pertambahan nilai, pajak ini dengan lengkap diatur dalam UU no. 8 Tahun 1983 dan UU no. 42 Tahun 2009. · Pajak Bumi dan Bangunan Pajak bumi dan bangunan secara terperinci dijelaskan dalam UU no. 12 Tahun 1985 dan diubah dengan UU no.12 Tahun 1994. · Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur secara terperinci dalam UU no. 21 Tahun 1997 dan di amandemen dalam UU no. 20 Tahun 2000. · Bea Materai Bea Materai diatur dalam UU no. 13 Tahun 1985.
Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah, terdiri dari : · Pajak Kendaraan Bermotor · Pajak Radio · Pajak Reklame


1 1 1