3. tap Presiden
4. Perpu (peraturan pengganti UU)
5. Peraturan pemerintah (PP)
6. Keputusan presiden (kepres)
7. peraturan daerah (perda)
makasih :)
itu susunan tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terrendah kata guru sejarahku
sama sama

Jawabanmu

2014-01-30T18:04:38+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
TATA HUKUM INDONESIA atau susunan hukum 
Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, yaitu Negara Indonesia. Oleh sebab itu tata hukum Indonesia baru ada setelah lahirnya Negara Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945.
 Pada saat berdirinya Negara Indonesia dibentuk tata hukum Indonesia, hal tersebut dinyatakan dalam:-       
 Proklamasi Kemerdekaan   : “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.-       
Pembukaan UUD 1945       : “ Kemudian daripada itu……..disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia …
”.Kedua pernyataan tersebut mengandung arti bahwa:
-        Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka.
-        Penetapan tata hukum Indonesia secara tertulis yaitu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara.
Undang-Undang Dasar hanya memuat ketentuan-ketentuan dasar yang merupakan kerangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan. Sebagaimana disebutkan dalama Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yaitu “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, mengandung arti bahwa Aturan Peralihan tersebut merupakan hukum transisi dari tata hukum yang ada sebelum Proklamasi (tata hukum Belanda) yang akan tetap berlaku sampai ada penggantinya. Sambil mengisi kemerdekaan maka satu persatu tata hukum Belanda tersebut diganti, dengan pertimbangan bahwa penggantian tersebut akan memakan waktu yang lama dan memerlukan ahli-ahli hukum yang berpengalaman untuk mengadakan penelitian yang mendalam sehubungan dengan banyaknya suku bangsa dan golongan, dimana suku bangsa dan golongan tersebut masing-masing mempunyai kebutuhan-kebutuhan hukum yang berlainan, serta mendiami beribu-ribu kepulauan yang tersebar di seluruh nusantara. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, yang dapat berakibat orang dapat berbuat apa saja dan tidak dapat dihukum sehingga akan menimbulkan kekacauan.
lebih lenkap lagi buka aja di 
http://gunawansriguntoro.wordpress.com/2011/12/19/tata-hukum-di-indonesia/