Jawabanmu

  • Rn98
  • Gemar Membantu
2014-06-03T22:20:13+07:00
1. Ketetapan MPR-RI nomor XI/
MPR/1998 tanggal 13 Nopember
1998, antara lain bahwa
seseorang yang dipercaya
menjabat suatu jabatan harus
mengumumkan dan bersedia
diperiksa kekayaannya sebelum
dan setelah menjabat.
2. UU No.28 tahun 1999, antara lain
mengatur pembentukan Komisi
Pemeriksa Kekayaan pejabat.
Bahkan, diatur dalam UU
tersebut, manakala Pejabat atau
anggota Komisi yang melakukan
Kolusi atau Nepotisme akan
dihukum paling singkat dua
tahun penjara dan denda dua
ratus juta rupiah.
3. UU No.31 tahun 1999 tentang
pemberantasan Korupsi. Banyak
ancaman hukuman yang
dicantumkan dalam UU ini,
termasuk juga kepada penyuap.
Dari sekian banyak pasal, diatur
bahwa denda maksimum adalah
satu milyar rupiah, berarti yang
korupsi sekian trilyun, dendanya
tidak sampai satu per mil! Dalam
UU ini juga diterapkan
pembuktian terbalik yang bersifat
terbatas atau berimbang, jadi
terdakwa dapat memberikan
keterangan tentang dari mana
saja asal harta bendanya dan
harta benda keluarganya.
Jawaban paling cerdas!
2014-06-03T22:23:13+07:00
Kalau gak salah sih UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. ini klo gak salah sih...