Jawabanmu

2014-05-27T10:34:20+07:00
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atau sering disebut Dewan
Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau
DPR) adalah salah satu lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota
partai politik peserta pemilihan umum yang
dipilih melalui pemilihan umum.
Tugas dan wewenang DPR antara lain:
* Membentuk Undang-Undang yang
dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama
* Membahas dan memberikan
persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang yang diajukan
oleh Presiden untuk menjadi undang-
undang
* Menerima rancangan undang-undang
yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah
serta membahas membahas rancangan
undang-undang tersebut bersama Presiden
dan DPD sebelum diambil persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden
* Membahas rancangan undang-undang
yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang
berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah, dengan
mengikutsertakan DPD sebelum diambil
persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden
* Memperhatikan pertimbangan DPD atas
rancangan undang-undang tentang APBN
dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama
* Membahas bersama Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan
undang-undang tentang APBN yang
diajukan oleh Presiden
* Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan undang-undang dan APBN
* Membahas dan menindaklanjuti hasil
pengawasan yang disampaikan oleh DPD
terhadap pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama
* Memberikan persetujuan kepada
Presiden untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain, serta membuat
perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara dan/
atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang
* Memberikan pertimbangan kepada
Presiden dalam pemberian amnesti dan
abolisi
* Memberikan pertimbangan kepada
Presiden dalam hal mengangkat duta besar
dan menerima penempatan duta besar
negara lain
* Memilih anggota BPK dengan
memperhatikan pertimbangan DPD
* Membahas dan menindaklanjuti hasil
pemeriksaan atas pertanggungjawaban
keuangan negara yang disampaikan oleh
BPK
* Memberikan persetujuan kepada
Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota KY
* Memberikan persetujuan calon hakim
agung yang diusulkan Komisi Yudisial
untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh
Presiden
* Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi
dan mengajukannya kepada Presiden untuk
diresmikan dengan keputusan Presiden
* Memberikan persetujuan terhadap
pemindahtanganan aset negara yang
menjadi kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan terhadap perjanjian yang berakibat luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara
* Memberikan persetujuan kepada
Presiden untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian
dengan negara lain
* Menyerap, menghimpun, menampung
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat
MPR) adalah lembaga legislatif bikameral
yang merupakan salah satu lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. SEBELUM REFORMASI, MPR
MERUPAKAN LEMBAGA TERTINGGI
NEGARA . MPR bersidang sedikitnya sekali
dalam lima tahun di ibukota negara.
Tugas dan wewenang
1 Mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar
2 Melantik Presiden dan Wakil Presiden
hasil pemilihan umum
3 Memutuskan usul DPR untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya
4.Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
5 Memilih Wakil Presiden
6 Memilih Presiden dan Wakil Presiden
5 4 5