Jawabanmu

2014-05-25T18:50:02+07:00
Mengenai pekerja migran, masalah hak orang-orang serta perjanjian mengenai angkasa luar atau APSCO (Asia-Pacific Space Cooperation Organization.
Menurut Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa tidak semua perjanjian internasional harus diratifikasi melalui DPR RI.
Pasal 9 (1) Undang-undang tersebut menyebutkan pula bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
Dan dalam Pasal 9 ayat (2) juga dikatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat satu dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden.


contoh 5 perjanjian multilateral nya ?
iya
2014-05-25T18:51:44+07:00
1) Perjanjian Indonesia-Belanda mengenai penyerahaan Irian Barat yang ditandatangani di New York pada tanggal 15 Agustus 1962.
2) Perjanjian Indonesia-Australia, mengenai garis-garis batas wilayah antara Indonesia dan PNG, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973.
 3) Perjanjian Indonesia-Malaysia tentang normalisasi hubungan kedua negara yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
4) Perjanjian antara Indonesia-Malaysia tentang Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969.
5) Perjanjian antara Indonesia-Thailand tentang Utara Selat Malaka dan Laut Andaman, ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971.