Jawabanmu

2014-05-18T20:12:29+07:00
UUD 1945 pasal 22 E ayat 1 – 6
Pasal 1
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali.
Pasal 2 
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden, wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Pasal 3 
Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
Pasal 4 
Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
Pasal 5 
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Pasal 6 
Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
65 4 65
berarti isi juga sama dengan penjelasan mbak?atau ktika muncul pertanyaan yg bersifat menjelaskan kita disuruh menjelaskan lebih luas?
ya,, karena penjelasannya sudah ada di dalam isi. jadi tergantung kita yang memahaminya saja :)
brarti sama aja kita disuruh menuliskan isi dari Pasal 22E itu lagi?kalau contoh dari masing2 pasal 22E apa saja?
contoh apanya ?? contoh pelaksanaan nya ?? kalau contoh pelaksanaan nya seperti melaksanakan pemilu, kita sebagai warga negara wakib berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu
o ya sudah terimakasih atas bantuannya
2014-05-18T20:20:40+07:00
BAB VII-B
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22-e
1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang

Keterangan :
*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999
**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000
***) Perubahan Ketiga disahkan 10 November 2001
****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002
Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar. 
Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur pemilihan umum untuk Presiden/Wakil Presiden dan legislatif, yakni Pasal 6A mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 19 ayat (1) mengatur pemilihan anggota DPR, serta Pasal 22C ayat (1) yang mengatur pemilihan anggota DPD. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu dilakukan dengan undang-undang. Hal itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan itu juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR. 
35 4 35
Semoga membantu
Jadikan yang terbaik yaa....... ;)
kasih brapa bintang ya??