Jawabanmu

2014-05-18T13:18:11+07:00
DPR memberikan usul yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah melanggar hukum dan tidak layak menjadi pemimpin negara, yang kemudian usul tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap Presdiden dan/atau Wakil Presiden yang kemudian memeberikan keputusan dengan seadil-adilnya.Apabila usulan DPR yang diajukan kepada MK terbukti kebenarannya, maka DPR harus meyelenggarakan sidang paripurna dan membahas kembali Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang kemudian usul DPR tersebut langsung diajukan kepada MPR.Setelah mendapatkan usul dari DPR, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR dan memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menjelaskan. Apabila usul DPR diterima maka Presiden dan/atau Wakil Presiden langsung diberhentikan di masa jabatannya, sedangkan apabila usul DPR tidak diterima oleh MPR maka Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberhentikan.
1 2 1
2014-05-18T13:19:23+07:00
"Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden dengan diawali proses pengawasan terhadap DPR. Apabila DPR menganggap presiden telah melakukan pelanggaran terhadap undang-udang maka dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden dengan persetujuan 2/3 anggota dewan. Namun sebelumnya haruslah meminta keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap dakwaan yang diajukan dewan terhadap Presiden. Setelah mendapat keputusan dari MK barulah proses pengajuan usulan pemberhentian presiden kepada MPR dapat berlangsung.Pelibatan MK dalam proses pemberhentian presiden tersebut di satu sisi akan memberikan nilai lebih dalam membangun sistem pengawasan presiden yang lebih sehat. Pertimbangan hukum memegang peranan penting dalam pemberhentian presiden."