Jawabanmu

2014-05-17T14:49:37+07:00
Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat tiga sistem pemilihan yang berbeda.

Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen.


Pemilu 2009 masih menggunakan sistem yang mirip dengan Pemilu 2004. Namun, electoral threshold dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik tatkala masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%.

klw 2014 ga tw

1 5 1
2014-05-17T18:22:20+07:00
Kalo gak slah

Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan Presidensil yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat tiga sistem pemilihan yang berbeda.

Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen.

Untuk memilih anggota parlemen, digunakan sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu Lainnya, yaitu Single Non Transverable Vote (SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem Dua Putaran). 

Pemilihan Legislatif. Mekanisme pengaturan pemilihan anggota parlemen ini ada di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Untuk kursi DPR, dijatahkan 550 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.[16] Untuk kursi di DPRD I berlaku ketentuan berikut:[17] (1) daerah pemilihan DPRD I adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten/kota; (2) provinsi berpenduduk sampai dengan 1 juta mendapat 35 kursi; (3) provinsi berpenduduk > 1 juta sampai dengan 3 juta, beroleh 45 kursi; (4) provinsi berpenduduk > 3 juta sampai dengan 5 juta, beroleh 55 kursi; (5) provinsi berpenduduk > 5 juta sampai dengan 7 juta, beroleh 65 kursi; (6) provinsi berpenduduk > 7 juta sampai dengan 9 juta, beroleh 75 kursi; (7) provinsi berpenduduk > 9 juta sampai dengan 12 juta, beroleh 85 kursi; dan (8) provinsi berpenduduk > 12 juta beroleh 100 kursi.

Sementara itu, untuk DPRD II (Kota/Kabupaten) berlaku ketentuan:[18] (1) Daerah pemilihan DPRD II adalah kecamatan atau gabungan kecamatan; (2) Kabupaten atau kota berpenduduk sampai dengan 100 ribu beroleh 20 kursi; (3) Kabupaten atau kota berpenduduk > 100 ribu sampai dengan 300 ribu beroleh 25 kursi; (4) Kabupaten atau kota berpenduduk > 300 ribu sampai dengan 400 ribu beroleh 35 kursi; (5) Kabupaten atau kota berpenduduk > 400 ribu sampai dengan 500 ribu beroleh 40 kursi, dan (6) Kabupaten atau kota berpenduduk > 500 ribu beroleh 45 kursi. 
Dengan demikian, pada Pemilu 2004, total kursi untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagai berikut: (1) Kursi DPR     memperebutkan 550 kursi; (2) Kursi DPRD I memperbutkan 1.780 kursi; dan (3) Kursi DPRD II memperbutkan 13.665 kursi. 

Sistem Proporsional dicirikan adanya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Bilangan ini berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, bergantung pada jumlah total penduduknya. Cara pembagian BPP bagi setiap partai politik dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas proses-proses: (1) menghitung total suara sah masing-masing parpol; (2) menghitung BPP dengan cara total suara sah masing-masing parpol dibagi jumlah kursi yang diperebutkan di daerah tersebut; (3) menghitung suara sah tiap parpol dibagi dengan BPP; (4) parpol yang suaranya melebihi BPP otomatis langsung mendapat kursi, dan (5) Parpol yang suaranya melebihi BPP tetapi belum cukup untuk kursi jadi beroleh sisa suara.

Setelah perhitungan tahap pertama selesai dilakukan, lalu dilanjutkan oleh tahap kedua, yang proses-prosesnya terdiri atas: (1) Kursi yang belum habis dibagi pada tahap 1 kembali dihitung; (2) Sisa suara diberikan kepada parpol satu per satu bergantung suara terbanyak; (3) Setelah kursi habis dibagikan dan sisa suara masih ada, sisa suara itu dianggap hangus, dan (4) Stembus accord tidak diperkenankan. Contoh perhitungan suara sebagai berikut:
2 5 2