Jawabanmu

2014-05-11T20:59:11+07:00
UU Kepailitan 1998 tidak mengatur mengenai tugas dan fungsi hakim ad hoc. Mahkamah Agung kemudian mengaturnya dengan mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Perma No. 2 Tahun 2000 yang hingga kini masih berlaku. Tugas dan wewenang Hakim Ad Hoc diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2000. Pasal 3 menyatakan bahwa: Hakim Ad Hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara Niaga yang ditugaskan kepada Majelis yang bersangkutan;Dalam persidangan Hakim Ad Hoc mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Anggota Majelis lainnya.
Hakim Ad Hoc mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Anggota Majelis lainnya, lalu bedanya apa?