Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-05-09T16:50:17+07:00
   Badan Eksekutif:
Dewan Menteri (Council of Ministers/Majlis Al-Wuzara) terdiri dari: PM (Raja bertindak sebagai ketua), Wakil PM, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan Penasehat Raja. Dewan Menteri bertemu setiap hari Senin membahas kebijakan pemerintahan dan pengawasan pelaksanaannya. Masa tugas para menteri selama 4 tahun dan dapat diperpanjang
Badan Legislatif:    
 
Majelis Permusyawaratan (Majlis Ash-Shura/Consultative Council) dibentuk tanggal 1 Maret 1992. Semula keanggotaannya hanya 60 orang, kemudian bertambah menjadi 90 orang dan 120 orang. Tahun 2005 keanggotaannya menjadi 150 orang dan seorang ketua yang ditunjuk oleh Raja dengan masa bakti 4 tahun. Majelis Permusyawaratan memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan UU atau mengamandemen UU serta menyampaikan pendapat mengenai berbagai kebijakan pemerintah.
Badan Yudikatif:
Dewan Tinggi Peradilan (Supreme Council of Judiciary/SCJ) mengatur administratif badan peradilan dan menangani masalah kewenangan mengadili (kompetensi). SCJ beranggotakan 11 orang yang dipilih dari para ulama terkemuka[9]. Sistem peradilan: Peradilan Syariah, kewenangannya menangani seluruh perkara, terdiri 3 tingkatan:Pengadilan tingkat pertama:Summary Courts menangani perkara pidana (kriminal).General Courts (pengadilan umum) menangani perkara perdata di luar peradilan khusus.Appelate Courts (pengadilan tingkat banding) yang berada di 13 propinsi.Supreme Court (pengadilan tingkat kasasi).Peradilan administratif (Board of Grievances/Diwan Al-Mazalim), kewenangannya menangani perkara dimana pihaknya Negara.Peradilan khusus: Labor Courts (sengketa terkait ketenakakerjaan), Commercial Courts (sengketa dagang), Family Courts (menangani perkara masalah perkawinan dan kekerasan di rumah tangga).

1 5 1